Dampak Tidak Melaporkan Lhkpn

Kewajiban pengisian LHKPN melekat pada masing-masing PN/WL, sehingga baik suami maupun istri tetap berkewajiban melaporkan LHKPN . Namun karena dalam LHKPN , substansi harta adalah miliki suami, istri, dan anak dalam tanggungan, sehingga total nilai harta akan sama apabila dilaporkan pada tanggal pelaporan yang sama., Jika PN melaporkan LHKPN secara online, dapat langsung mengunggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan) pada field yang tersedia. Untuk Surat Kuasa yang bertanda tangan basah, harap dikirimkan melalui POS. Jika PN melaporkan LHKPN secara offline (Excel) PN dapat langsung melampirkan dokumen pendukung tersebut., JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menekankan pentingnya sanksi tegas bagi penyelenggara negara yang tak mengurus laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, penting bagi setiap instansi untuk memberikan sanksi tegas bagi wajib lapor LHKPN yang tak patuh., KPK menyebut para peserta Pemilu 2019 memiliki waktu 7 hari setelah terpilih untuk melaporkan LHKPN , jika tidak KPU tidak akan merekomendasikan untuk dilantik., 09/04/2019  · Pemilu 2019 Caleg Terpilih Tak Dilantik jika Tak Setor LHKPN ke KPK dalam Waktu 7 Hari Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 …, Menurutnya, kemungkinan anggota Fraksi Gerindra tidak melaporkan LHKPN karena tak ada lonjakan kekayaan yang signifikan dan tidak melakukan korupsi. “Nah saya belum tahu ini banyak Gerindra ini dari segi orang atau nominal, belum tahu. Tapi kalau perorangan ini, ya mereka ini tidak ada penambahan kekayaan yang signifikan. ..., Jakarta - KPK berencana akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN ). Langkah ini diharapkan dapat mendorong para ..., Setiap pejabat negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dalam setahun paling lambat 31 Maret pada tahun selanjutnya. Berdasarkan data yang ICW peroleh pada 8 Maret, baru 313 anggota DPR atau sekitar 56,5 persen yang menyerahkan LHKPN . "Maka 40 persen yang tidak melaporkan itu tidak mengerti hukum., 09/04/2019  · Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersepakat tegas terhadap kewajiban pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN ) para caleg. Jika nantinya terpilih, maka tidak akan dilantik jika belum melaporkan harta kekayaan dalam kurun waktu 7 hari., Dalam rilisnya pada 16 April 2019, ICW menyampaikan bahwa ada Sembilan menteri yang tidak rutin melaporkan LHKPN . Sembilan orang ini yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin …